Pada Tahun 2018 Dapat Kucuran APBN 2 triliun

Jakarta- Rapat Koordinasi Pengendalian  Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017,  dibuka oleh  Wapres Yusuf Kalla, dI Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu ( 12/7). Rapat  Koordinasi  ini mengambil tema  “Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara RI untuk mewujudkan  Konektivitas , Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan  Ekonomi 2017.

 

 

Rapat juga dihadiri Mendagri Tjahyo Kumolo,  Menko Polhukam. Wiranto, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah,  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jajaran Kapolri dan Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia  khsusunya yang berkaitan dengan  Wilayah Perbatasan.

 

Wakil Gubernur Kalbar Drs.Christiandy Sanjaya,SE.MM yang hadir mengikuti Rapat Koordinasi memberikan apresiasi kepada Pememrintah Pusat , dimana dalam Rakor Kalbar juga menjadi Perhatian Pemerintah Pusat. Rancana  Aksi untuk tahun 2018 Kalbar kembali mendapat kuncuran dana APBN hampir 2 triliun lebih, Dana tersebut untuk pembangunan 5  wilayah   perbatasan  antar Negara diantaranya, Kabupaten  Sambas,  Bengkayang, Sanggau,  Sintang  dan Kabupaten  Kapuas Hulu, “ Jelas Christiandy Usai mengikuti Rapat.

 

Pemerintah Kalbar tentu berkomitmen serta memberikan dukungan atas kebijakan Pemerintah Pusat, dimana Program dan kebijakan dalam pembangunan wilayah perbatasan  menjadi satu dari Sembilan agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla yang disebut dengan Nawacita, dengan membangun Indonesia dari pinggiran  memperkuat  Daerah dan Desa dalam kerangka  Negara  Kesatuan, “ tutur  Christiandy

 

Lanjut Christindy, dengan dibangunya beberapa  wilayah daerah perbatasan di Kalbar, tentu berdampak positif, hal ini tentu bisa merubah wajah perbatasan di Kalbar, yang terpenting, “tegas Christindy, dalam resume kegiatan  ini, bahwa, setelah PLPM dibangun, maka bagaimana memfungsikan kedepan, termasuk juga yang menjadi pelabuhan ekspor-impor baik regional  maupun internasional, ini tentu menjadi harapan kita khususnya  Masyarakat Kalbar termasuk PLB Entikong dan Aruk serta Nanga Badau, “jelasnya.

 

Dengan ada PLBN  tentu diharapkan pelayanan  untuk lintas batas lebih efektif, untuk kesejahteraan masyarakat,Selain itu PLBN dapat menumbuhkan  aktivits ekonomi di daerah Perbatasan dimana dalam aksi 2018 berbagai program telah melibatkan berbagai kementerian, baik kesehatan,pertanian dan  Keamanan, sedangkan untuk PLBN yang layak untuk difungsikan untuk pelabuhan internasional ekspor- impor  contohnya  Pemprov  sangat mendukung  wilayah Entikong.  Resume dalam Rakor tersebut memang ada juga poin keinginan BNPP juga bahwa apa yang sudah ada dibangun juga bisa difungsikan dengan baik   selain pelayanan lintas batas juga bisa  fungsikan pelabuhan Ekspor-impor,;papar Christiandy. ( Nasir Humas)


Oleh: (M. Nasir)

 http://ppid.kalbarprov.go.id/?public=berita&landing=2428

Add comment


Security code
Refresh

Facebook Kami

Hubungi Kami

Infomation

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat

Contact
Jl. Sultan Abdulrahman No. 137 Kota Pontianak, Kalimantan Barat
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +62 561 734029

Statistik Pengunjung

Today32
Yesterday68
This week377
This month965
Total10143

Visitor Info


Who Is Online

1
Online

Saturday, 16 December 2017 08:57
Powered by CoalaWeb