Infrastruktur Kawasan Hutan dan Global Warming Jadi Isu di Forum SKPD Kehutanan Prov. Kalbar 2016

 

Pontianak - Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 di ballroom hotel Gajahmada, Pontianak yang berlangsung pada Rabu hingga Kamis (16 -17/3/2016), kegiatan yang di buka Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Dr. M. Zeet Hamdy Assovie, MTM ini merupakan tahapan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2017

 

Hadir dalam Forum SKPD Bidang Kehutanan ini delegasi Dinas Kehutanan 14 Kabupaten/Kota di Kalbar, UPT Pusat Kehutanan, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup dan Sejumlah Non Government Organization (NGO) yang bergerak di bidang kehutanan . Sedangkan pemateri sendiri selain Dinas Kehutanan juga di sampaikan oleh Bappeda Kalbar di wakili oleh Kepala Bidang SPW Ir. Hj. Yuslinda, MM. sedangkan terkait infrastruktur di sampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar. Dalam hal ini di sampaikan Kepala Bidang Bina Marga, Ir. Anugrah Rachmanto, MT yang mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dalam sambutannya menitik beratkan perlunya koordinasi yang intens bidang bidang yang ada dalam kehutanan sendiri, baik Dinas dengan UPT Pusat. Selain luasnya pengawasan di kawasan hutan di Kalbar ini juga hutan kalbar ini rawan akan bencana tahunan seperti kebakaran lahan “ perlu adanya sinergitas penanganan kebakaran hutan antara UPT pusat dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena berdasarkan prakiraan BMKG dua bulan lagi kalbar memasuki musim kemarau dan lahan gambut menjadi permasalahan terjadinya kebakaran lahan” pungkasnya.

Pembahasan yang krusial di Forum SKPD Kehutanan kali ini menyangkut masalah Penggunaan Kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan RTRW kalbar pada sektor kehutanan, ini di sampaikan oleh Kabid Bina Marga Ir. Anugrah Rachmanto, MT, dalam paparanya, ada dua konflik yang masih menjadi permasalahan pasca ditetapkannya Perda RTRWP Kalimantan Barat, yakni keberadaan kawasan permukiman dan infrastruktur dalam kawasan hutan dan Sesuai arahan Presiden dalam kunjungan kerja ke Kalbar beberapa waktu yang lalu, maka Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Gubernur langsung melakukan beberapa tindakan yang dianggap penting untuk meminimalisir konflik kehutanan dengan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah batas negara di Kalbar.

Sejak dikeluarkannya SK Menhut No. 936 Tahun 2013 yang lalu Pemerintah Provinsi sudah mulai bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan melaksanaan koordinasi dengan seluruh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk mengajukan pelepasan secara parsial terhadap permukiman di dalam kawasan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Mengenai pembangunan infrastruktur yang berada di dalam kawasan hutan, sesuai arahan Presiden khususnya di wilayah perbatasan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar telah menyurati Dinas Kehutanan untuk mengajukan usulan pelepasan secara parsial kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Ruas Jalan Paralel Perbatasan yang melintasi kawasan hutan, serta pengembangan Dry Port di Kawasan Perbatasan Entikong.

Kabid Bina Marga Ir. Anugrah Rachmanto, MT mengatakan “dalam pembangunan jalan paralel perbatasan yang di bangun dari temajuk daerah pesisir hingga ke daerah perbatasan Badau ada beberapa titik yang terhambat pembangunan infrastruktur nya karena masuk ke dalam kawasan hutan lindung, dan hutan cagar alam. Kondisi di lapangan di kawasan sepanjang kawasan hutan lindung, dan hutan cagar alam yang menghubungkan pemukiman pemukiman warga pedalaman di perbatasan tersebut bisa memanfaatkan bekas jalan yang pernah di bangun eks HPH, kondisi dilapangan sepanjang jalan eks HPH tersebut tidak terdapat lagi pohon yang rimbun, dan bisa dilewati oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua, guna menunjang pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan tersebut perlunya koordinasi intensif antara Dinas kehutanan dan Dinas pekerjaan umum” pungkasnya.

Menanggapi permasalah tersebut kepala Dinas Kehutanan Marius Marcellius Tj. SH. MM mengapresiasi usulan yang di paparkan Dinas Pekerjaan Umum, namun dalam proses pengajuan pinjam pakai kawasan hutan tersebut di perlukannya perencanaan kawasan yang matang dengan data data lengkap, selain data teknis juga perlu di lampikannya data dari segi sosial dan filosofi dari keberadaan pemukiman di kawasan hutan tersebut. Sehingga nantinya bisa dijadikan pertimbangan dalam keputusan yang diambil “paparnya.

Media Center Dinas PU Kalbar

Add comment


Security code
Refresh

Facebook Kami

Hubungi Kami

Infomation

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat

Contact
Jl. Sultan Abdulrahman No. 137 Kota Pontianak, Kalimantan Barat
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +62 561 734029

Statistik Pengunjung

Today32
Yesterday68
This week377
This month965
Total10143

Visitor Info


Who Is Online

1
Online

Saturday, 16 December 2017 09:02
Powered by CoalaWeb